Sekretaris

• Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
• Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan bahan Renstra, RKA dan DPA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya;
2. Pengkoordinasian penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan DPA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
5. Pengelolaan kepegawaian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
7. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
9. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan, serta hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
11. Pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
12. Pengelolaan perlengkapan, prasarana dan sarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
13. Pengkoordinasian penyusunan laporan asset Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan; dan
15. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.